Written by administrator Category: News
Published on 23 April 2012

Secara substansi hukum (legal substance), Indonesia sudah memiliki ketersedian regulasi yang memadai dalam mengatur kehidupan publik agar bisa semakin tertib, maju, berkualitas, dalam kehidupan perekonomian dan sosial. Kegagalan pemerintah mewujudkan tatanan perekonomian dan sosial yang lebih baik, karena dari segi sistem dan prosedut hukum (legal structure) belum ada perubahan sikap aparat yang masih korup dan lamban. 

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Mahkamah Konsitusi Mahfud MD ketika menjadi narasumber dalam Konvensi Nasional Akuntansi VII di Sheraton Mustika Hotel Yogyakarta Rabu 27 Juni 2012. Dia mengatakan kalau pemerintah ingin berhasil dalam memajukan good governance menuju level yang lebih baik, maka mereka harus menciptakan dan mendorong agar regulasi, aparat, dan budaya hukum (legal culture) memang kondusif dan sungguh-sungguh berdiri tegak dalam tatanan birokrasi nasional.  

“Legal substance is oke. Tidak ada alasan pemerintahan tidak bagus, karena tidak aturan hukum atau karena aturan salah.  Kegagalan penegakan hukum dalam pemerintahan, karena aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak berubah. Birokrasi kita jumut; korup dan lamban. Bahkan ada pemerasan hukum dimana-mana” ujarnya.

Mahfud menuturkan realitas birokrasi yang lamban, korup, dan mengalami pemerasan dimana-mana bisa terlihat dari kasus penggelapan pajak Gayus Halomoan Tambunan. Dalam kasus tersebut, mulai dari aparat birokrat, kepolisian, pengacara, kejaksaan, dan kehakiman, mempermain-mainkan hukum untuk kepentingan pribadi atas peluang otoritas yang mereka miliki. Selain itu, tak jarang birokrasi dan menghambat atau mempermahal investasi atas nama regulasi, namun kemudian tidak konsisten untuk mengimplementasikan bila sudah memperoleh sogokan.  

Menurutnya keadaan tersebut bisa terjadi disebabkan publik menerjemahkan reformasi pemerintahan  sebatas pergantiaan kekuasaan dan kesempatan untuk memiliki aksesbilitas dalam memegang tampuk kepemimpinan, dan bukan momentum ataupun peluang untuk memperbaiki tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Tak mengherankan bila reformasi pemerintahan diidentikan sebagai ajang pergantian korupsi kelompok elit pejabat.

Pola pemikiran tersebut semakin menggejala dan mengakar, karena belum ada pemerintahan yang kuat (strong leadership),  untuk mengendalikan situasi dan mengarahkan masyarakat agar pemerintahan sesuai tujuan yang ditetapkan oleh hukum, dan tidak melenceng dari rambu-rambu regulasi yang telah disepakati. Mahfud menegaskan strong leadership tidak berarti pemerintahan yang otoriter dan totalitarian, yang dengan menegakkan hukum dan memimpin yang benar.         

“Ini persoalan leadership dan manajemen untuk mengatakan dan bertindak yang benar dalam mewujudkan kepastian, dan bukan karena korupsi adalah budaya bangsa dan pemerintahan kita. Kalau ada yang korupsi, mari kita berani gebuk atau pasangkan lonceng di lehernya sehingga bisa dipermalukan ramai-ramai,” tandasnya.

Lebih jauh Mahfud mendukung sepenuhnya upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan kapasitas dan infrastruktur kelembagaan, seperti dengan melakukan pembangunan gedung baru agar kinerja mereka semakin optimal. Namun Mahfud tidak setuju bila penggalangan dana untuk gedung baru tersebut pihak lain semisal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan bukan langsung oleh KPK.

“Saya dukung KPK Asal dilakukan KPK sendiri, bukan dipercayakan oleh KPK oleh orang lain seperti LSM,” ujarnya.